BALI. Delegasi yang terdiri atas petani kecil (perempuan dan
laki-laki), masyarakat adat dan pemuda tani dari berbagai wilayah di
dunia mewakili La Via Campesina (organisasi petani internasional) pada
Konsultasi Global tentang Hak Asasi Petani, yang diadakan 27-30
September di Bali. Konsultasi global ini diselenggarakan oleh pemerintah
Indonesia dengan dukungan dari Pemerintah Norwegia dan Sekretariat
Perjanjian Internasional Sumberdaya Hayati atas Pangan dan Pertanian
(ITPGRFA).
Adapun yang menjadi tuan rumah acara ini adalah Serikat Petani
Indonesia (SPI) dengan peserta yang berasal dari Asia, Afrika, Eropa dan
Amerika Latin.
ITPGRFA yang tergabung dalam FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian
Dunia) — meskipun telah eksis selama beberapa dekade — masih sangat
sedikit berbuat untuk mengedepankan dan memajukan hak asasi petani,
salah satu ketetapan pokok di dalamnya.
Dalam hal ini, delegasi petani kecil pedesaan dan masyarakat adat
yang mewakili La Via Campesina mendesak pihak ITPGRFA dan pihak-pihak
(pemerintah) untuk mengakui dan melaksanakan hak asasi petani, menolak
undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), paten yang membahayakan
kedaulatan pangan.
Benih yang dilestarikan dan disimpan petani dari lahannya adalah
salah satu pilar tak tergantikan dari produksi pangan. Petani kecil di
seluruh dunia telah menyadari hal ini selama berabad-abad. Ini adalah
salah satu pemahaman yang paling universal dan paling dasar yang
dipahami tiap petani. Kecuali dalam kasus-kasus di mana mereka telah
menderita agresi eksternal atau keadaan ekstrim, hampir semua masyarakat
petani tahu bagaimana cara menyimpan, melestarikan, menangkarkan dan
berbagi bibit. Jutaan keluarga dan masyarakat tani telah bekerja untuk
menciptakan ratusan bahkan ribuan varietas tanaman ini. Pertukaran benih
antar komunitas dan masyarakat telah memungkinkan tanaman untuk
beradaptasi dengan kondisi iklim dan topografi yang berbeda. Inilah yang
menyebabkan pertanian menyebar dan berkembang, dan memberi makan
masyarakat dunia.
Oleh karena itu, petani harus diberi akses tak terbatas dan tanpa
syarat untuk mengembangkan beragam jenis benih, memiliki hak utuh untuk
saling bertukar dan menjual benih antar sesamanya. Ini adalah syarat
pertama yang diperlukan untuk memberi makan dunia. Untuk mempertahankan
sistem benih berbasiskan petani kecil ini, dalam konsultasi tersebut,
delegasi La Via Campesina akan berbicara tentang hak-hak asasi petani,
untuk melindungi petani kecil, dan mempertahankannya dari propaganda
hukum HKI.
Di sini, di Indonesia, tempat kegiatan ini berlangsung, petani di
Jawa Timur telah dikriminalisasi karena diduga melanggar hak-hak sebuah
perusahaan bernama BISI, anak perusahaan dari perusahaan benih Thailand,
Charoen Pokhpand. Meskipun BISI tidak bisa menghadirkan bukti, petani
telah dipanggil ke pengadilan dan empat belas dari mereka telah
dituntut; bahkan sudah ada yang dipenjara[1]. Dalam kebanyakan kasus,
para petani ini tidak memiliki pengacara untuk mewakili mereka dan
mereka tidak mengerti mengapa yang mereka lakukan salah. Ada banyak
contoh seperti ini di seluruh dunia, kriminalisasi petani oleh industri
atas nama paten dan kekayaan intelektual. Ini adalah pelanggaran
terang-terangan dari hak asasi petani.
Delegasi La Via Campesina juga menekankan, partisipasi petani kecil
dalam pengambilan keputusan tidak harus dikurangi karena masuknya
beberapa organisasi yang tunduk pada tekanan korporasi dan menerima
keputusan yang sudah dibuat. Selanjutnya, selain mengurangi keterlibatan
para tuan tanah, forum dan kebijakan ini harus menyertakan perempuan,
masyarakat adat, petani tak bertanah, pekerja pertanian yang tidak
memiliki lahan, nelayan dan penggembala.
La Via Campesina mendesak ITPGRFA dan pihak-pihak terkait untuk
melihat hukum progresif yang disahkan di berbagai wilayah dunia, yang
terbaru adalah yang disahkan oleh Pemerintah Venezuela [2] awal tahun
ini, yang menjunjung tinggi kedaulatan pangan nasional, mengatur
produksi benih hibrida, dan menolak produksi, distribusi dan impor benih
transgenik. Pemerintah Indonesia, Mali, Nepal dan beberapa lainnya
telah mengadopsi kedaulatan pangan sebagai prinsip, beberapa dari mereka
bahkan memberlakukan ini menjadi undang-undang (misalnya Indonesia).
La Via Campesina juga menuntut bahwa “Dana Benefit-Sharing”
tidak harus membiayai lembaga penelitian dan lembaga lainnya yang
ditujukan untuk mengumpulkan benih petani dan semacamnya dan informasi
genetik lainnya yang ditujukan untuk memfasilitasi patenisasi.
Sebaliknya, dana tersebut harus langsung membiayai organisasi kecil
petani yang menseleksi, memproduksi dan melestarikan benih lokal mereka,
lahan konservasi, ataupun teknologi jangka panjang (misalnya membangun
daerah tanpa listrik). Peneliti yang berkolaborasi dalam kerja kolektif
ini juga harus di bawah arahan petani, bisa juga dengan pertukaran kader
petani pada tingkat nasional dan internasional.
Delegasi La Via Campesina di Bali :
Zimbabwe Small Holder Organic Farmers’ Forum (ZIMSOFF), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA, Brazil), Movement for Land and Agriculture Reform (MONLAR, Srilanka), Serikat Petani Indonesia, Confédération Paysanne (France), Indian Coordination Committee of Farmers’ Movements (ICCFM), Assembly of Poor (Thailand), Coordinador Nacional Agrario-CAN (Colombia)
[1] https://www.grain.org/article/entries/5142-seed-laws-that-criminalise-farmers-resistance-and-fightback#4 Asia struggles
[2] http://www.gmwatch.org/news/latest-news/16602-venezuela-passes-national-anti-gmo-and-anti-patent-seed-law
Selengkapnya:
https://www.spi.or.id
